`Pengajian Kebangsaan lll Menangkal Perang Asimetris : Upaya Penguatan Idiologi Pancasila

0
145

[Dr. Connie Rahakundini Bakrie Prologue, Ketua Bidang Politik: Syahmud Basri Ngabalin, Penyelenggara : Salim Kaddafi dan Andi Maraida, Moderator: Haris Kusworo]

Jakarta, info BERITASATU – Pengkajian kebangsaan Partai Golkar ini diadakan disaat yang tepat mengingat situasi bangsa yang mengemuka pra peringatan 72 tahun kemerdekaan Indonesia dalam paparan saya ini sangat penting untuk dipahami dalam pembentukan masyarakat dan pempimpin bangsa yang sadar kodrat dan jati diri maritime dan dirgantara.

Indonesia ancaman terbesar jelang 72 tahun kemerdekaan dan pada nilai nilai pancasila diperlunya kehendak pemerintah untuk melakukan Creative Destruction membangun generasi yang mengacu pada solidaritas antrokratik nasional regionalisme meliputi justice/ketentraman serta goodwill/kerukunan.

Dengan 3 dasar yang dijadikan fondasi didalam negeri untuk mengkoreksi gejala tirani dalam system mayoritas. negara maritin (thalassokratia) thallasa artinya lautan, kratia artinya mengetur Negara yang dikelilingi lautan dan Negara yang keberlangsungan dan kesejahteraanya berasal dari kemampuan mengatur laut.

Menurut pakar hukum laut hasjim djalal Negara maritime tidak sama dengan Negara kepulauan, Negara maritin adalah Negara yang mampu memanfaatkan laut walaupun Negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain.

Untuk mengelolah dan memanfaatkan laut baik ruang maupun kekayaan alam dan letaknya yang stategis

Banyak Negara kepulauan atau Negara pulau yang tidak atau belum menjadi Negara maritime karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada didalam kekuasaanya.

Menurut, Dave Akbarshah Fikarno Laksono perang Asimetris di Indonesia ancaman terhadap keamanan nasional dapat berasal dari negara lain maupun pihak atau aktor non-negara.

Bentuk ancaman ini dapat berupa perang konvensional yang menggunakan kekuatan militer dan senjata. Namun saat ini, kita menghadapi perang asimetris yang tidak menggunakan kekuatan senjata. Perang asimetris dilakukan melalui budaya, ekonomi keuangan, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Perang asimetris dilakukan secara tidak langsung untuk mempengaruhi kekuatan dan mengeksploitasi kelemahan lawan dengan memanfaatkan teknologi dan keresahan masyarakat.

Contoh dari perang asimetris ini adalah teror, senjata pemusnah massal, kejahatan transnasional (lintas batas negara) terorganisasi, dan cyber war.

Perang asimetris dapat terjadi dalam skala global, regional, maupun nasional. Dalam skala nasional, dapat terjadi penetrasi asing dan kerawanan nasional.

Ditingkat regional, perang asimetris dapat berupa sengketa wilayah, migrasi internasional, organisasi kriminal internasional, dan dapat dipicu oleh kelompok bisnis transnasional.

Sementara terorisme, perompakan dan bajak laut, teror oleh pemberontak dan gerilyawan, dan adanya negara yang melanggar norma masyarakat internasional adalah contoh-contoh perang asimetris di level global.

Indonesia sebagai negara yang strategis di kawasan tidak dapat dilepaskan dari penerapan perang asimetris.

Ada empat faktor yang berkontribusi terhadap besarnya potensi ancaman perang asimetris di Indonesia. Pertama, struktur nasional, yakni tidak meratanya persebaran pendapatan ekonomi, penyebaran kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan. Kedua, perubahan politik seperti demokratisasi, otonomi daerah, dan pemekaran wilayah yang dapat melahirkan pemikiran-pemikiran liberalisme.

Ketiga, adalah lunturnya nilai-nilai pondasi bangsa. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan gotong royong. Dan keempat, kelemahan dalam teknologi komunikasi dan informasi.
Keharusan untuk melakukan liberalisasi ekonomi semakin gencar, terutama oleh negara-negara Dunia Ketiga.

Ada tiga dampak yang muncul dari penerapan kebijakan liberalisasi ekonomi.

Pertama, penurunan tarif yang berdampak pada terbukanya masyarakat miskin untuk mendapatkan produk-produk luar negeri yang jauh lebih murah.

Hal ini akan menciptakan peluang konsumsi yang lebih besar bagi masyarakat Dunia Ketiga untuk mendapatkan barang dengan kualitas baik, tetapi harganya murah.

Sebaliknya, proteksi yang dilakukan oleh pemerintah akan menghalangi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
Kedua, liberalisasi di bidang investasi dengan memperlakukan perusahaan asing sama dengan perusahaan domestik akan membuka peluang investasi yang lebih besar bagi negara-negara Dunia Ketiga.

Jika investasi masuk ke suatu negara, maka dampaknya adalah tercipta lapangan kerja, transfer tekonologi, pengenaan pajak, dan sebagainya.

Ketiga, liberalisasi ekonomi di negara-negara industri maju akan membuka akses pasar negara Dunia Ketiga dengan demikian akan meningkatkan pemasukan mereka melalui kegiatan ekspor.

Dengan liberalisasi ekonomi, suatu negara diyakini dapat mencapai kemakmuran. Inilah suatu doktrin yang diperkenalkan oleh para pendukung liberalisme ekonomi bahwa tidak ada alasan bagi negara-negara di dunia, terutama negara-negara Dunia Ketiga untuk tidak melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi, baik di bidang perdagangan maupun investasi asing.

Penyesuaian-penyesuaian kebijakan itu akan bermuara pada menurunnya tingkat proteksi dan intervensi pemerintah di sektor perekonomian karena pasar yang akan bekerja dengan sendirinya sehingga perekonmian suatu negara akan mengikuti mekanisme pasar.(brt/release)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here