Anggito : BPS-BPIH Yang Kami Tunjuk Memenuhi Standar Persyaratan

0
18

Photo : internet

Jakarta, Suara Harapan- Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang kami tunjuk ini telah memenuhi standar persyaratan kesehatan, teknologi, virtual account, pengembangan, permodalanm jumlah jamaah, hingga kemampuan pengelolaan keuangan yang baik,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu dalam sambutannya pada acara penetapan BPS-BPIH di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (28/2).

Selain fokus pada pemindahan dana haji, Anggito mengatakan pihaknya juga mengagendakan kinerja lembaga tahun 2018 secara garis besar yaitu memperkuat regulasi terkait BPKH, membangun jaringan teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih profesional serta transparan dan sosialisasi lembaga kepada publik.

BPS-BPIH yang ditetapkan oleh BPKH berjumlah 31 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS/UUS). Terdiri dari 23 BPS-BPIH Penerimaan, 3 BPS-BPIH Operasional, 7 BPS-BPIH Likuiditas, 27 BPS-BPIH Penempatan, 6 BPS-BPIH Nilai Manfaat dan 11 BPS-BPIH Mitra Investasi yang semuanya ditetapkan sesuai UU Nomor 34 Tahun 2014, PP Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan BPKH Nomor 4 Tahun 2018.

Penetapan BPS-BPIH diharapkan Anggito mampu melayani tambahan lebih 550 ribu jamaah baru setiap tahunnya, pendistribusian virtual account kepada 3,9 juta jamaah tunggu, meningkatkan imbal hasil penempatan, dan investasi serta dukungan penyelenggaraan ibadah haji.

Catatan positif dicapai BPS-BPIH sebelumnya pada Desember 2017 lalu. BPS-BPIH telah menerima jumlah pendaftar baru mencapai 594,5 ribu orang dengan jumlah dana yang masuk sebesar Rp14,8 triliun dan akumulasi dana haji per Desember 2017 sebanyak Rp102,7 triliun

Selain itu, BPKH juga bekerjasama dan bersinergi dengan BRI, Bank Mandiri, dan BNI dalam memperluas layanan keuangan syariah bagi jamaah haji.

“Kami harap jumlah layanan keuangan syariah akan terus bertambah dan dapat melayani jamaah haji yang tidak sempat terlayani oleh BUS/UUS di seluruh Indonesia,” kata Anggito.

Pada Februari 2018, seluruh dana dan pengelolaan keuangan haji di BPS-BPIH telah dipindahkan Kementerian Agama kepada BPKH dengan dukungan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai Akad Wakalah Jamaah Haji serta dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia

BPS-BPIH yang ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan fungsi BPS BPIH dalam pengelolaan Keuangan Haji.

BPS-BPIH yang ditetapkan berjumlah 31 BUS/UUS, terdiri dari 23 BPS-BPIH Penerimaan, 3 BPS-BPIH Operasional, 7 BPS-BPIH Likuiditas, 27 BPS-BPIH Penempatan, 6 BPS-BPIH Nilai Manfaat, dan 11 BPS-BPIH Mitra Investasi.

Hal itu ditetapkan sesuai dengan UU 34 Tahun 2014, PP No 05 Tahun 2018, dan peraturan BPKH Nomor 4 Tahun 2018.Pada Februari 2018, seluruh dana/pengeloaan keuangan haji di BPS-BPIH telah dipindahkan dari Kementerian Agama kepada BPKH. BPKH mendapat dukungan dari DSN-MUI mengenai akad wakalah jamaah haji, penjaminan dari LPS, dan kerjasama dengan OJK dan Bank indonesia mengenai pengelolaan keuangan syariah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here