H. Adi Warman : Putusan PTUN Jakarta Tentang Permohonan Fiktif Positif 17 Mei 2018 Menimbulkan Kesalahpahaman dan Salah Persepsi

0
19

SUARA HARAPAN -Perkara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, cukup menyita perhatian masyarakat Iuas yang dipicu oleh adanya pemberitaan terhadap putusan perkara a quo yang tendesius, menyesatkan bahkan membangun kebohongan publik yang menimbulkan keresahan bagi kader-kader dan simpatisan Partai Hanura serta membuat masyarakat umum terkecok dengan fakta yang sebenarnya.

Adapun berita hoax yang bergulir adalah dugaan kubu Oso sudah menang di pengadilan tata usaha negara. Sedangkan diketahui bahwa kasus ini masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dan dalam tahap pemeriksaan saksi.

Hal itu dikatakan H. Adi Warman, SH, MH, MBA, Kuasa Hukum DPP Partai Hanura hasil Munaslub-II 2018 didampingi Waketum Hanura Wisnu Dewanto, Ketua Partai Hanura Didi Apriadi dan Wasekjen Anisa dalam jumpa pers “Berita Hoax Terhadap Terhadap Perkara Partai Hanura Menyesatkan” terkait dengan putusan PTUN Jakarta tentang permohonan fiktif positif tanggal 17 Mei 2018 yang menimbulkan kesalahpahaman dan salah persepsi media, di Kantor Advokat Adi Warman, Grand Slipi Tower Jakarta, Jumat (18/5/2018

“Saya ingin menyampaikan terkait berita hoax terhadap perkara partai Hanura yang sangat menyesatkan. Kami telah membaca beberapa media online dan cetak, ada berita-berita hoax yang perlu kami luruskan yaitu bahwa DPP partai Hanura hasil Munaslub-II mengajukan dua perkara ke PTUN yaitu perkara gugatan dengan objek sengketa SK-01 kepengurusan OSO dan Herry Luntung dimana Penggugat adalah DPP partai Hanura yang dipimpin oleh Daryatmo-Sarifuddin Sudding dan tergugat I Menkumham serta tergugat II OSO-Herry Luntung. Perkara tersebut dalam proses pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Adi Warman.

Terkait permohonan fiktif positif yang telah digoreng dibeberapa media yang seakan dengan gugatan, lanjut Adi, objek sengketanya berbeda yaitu permohonan DPP Hanura hasil Munaslub tanggal 9 Januari 2018, membuat surat kepada menteri namun tidak menjawab. Menurut hukum berdasarkan UU Administrasi Negara maka boleh mengajukan permohonan fiktif positif kepada PTUN. Perlu diketahui dalam hal ini bahwa pihaknya hanya Menkumham sebagai termohon, tidak ada pihak yang lain, tidak ada intervensi atau tidak ada pihak OSO-HERRY disana. Jadi kalau ini digoreng oleh pihak ketiga, ini sangat luar biasa. Dalam perkara ini tidak disebut gugatan tetapi hanya permohonan karena tidak ada sengketa.

Adi Warman menambahkan register Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 22-01-2018 oleh DPP Partai Hanura hasil Munaslub Ii tahun 2018 oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, SIP dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, SH, MH, melawan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai tergugat dan DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai tergugat II Intervensi, dengan objek sengketa membatalkan dalam perkara aquo adalah surat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura masa bakti 2015-2020.

Perkara pernohonan Fiktif Positif dengan register perkara Nomor : 12/P/FP/2018/PTUN-Jkt, Tanggal 17 April 2018 dengan Pihak Penggugat oleh DPP Partai Hanura hasil Munaslub Ii Tahun 2018 oleh Ketua Umunnya Marsekal Madya (Purn) Daryatmo, S.IP dan Sekretaris Jenderal.Sarifudding Sudding, SH., MH., melawan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai tergugat dan yang mengaku DPP Partai Hanura oleh Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung sebagai tergugat Ii intervensi, dengan obyek sengketa untuk membatalkan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.A.H.11.01 Tahun 2018 Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung Siregar menurut Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) H. Adi Warman, SH., MH., MBA, yang juga kuasa hukum Marsekal Madya TNI (Purn) Dadyatmo, S.IP dan Sarifuddin Sudding, SH, MH, pembatalan SK M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam proses pemeriksaan para saksi yang diajukan.para tergugat dua intervensi yaitu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar, akan tetapi sebelumnya pada tanggal 19 Maret 2018 Majelis Hakim PTUN Jakarta mengeluarkan amar penetapannya yaitu :
1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.

2. Mewajibkan Tergugat menteri Hukum dan HAM RI untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang rekstrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020, tanggal 17 Januari 2018 selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa.

4. Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul akibat penetapan ini sampai dengan putusan akhir.

Terhadap putusan penetapan tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI sebagai tergugat telah melaksanakannya dengan baik dengan mencantumkan kalimat catatan dalam website Resmi Dirjen AHU Kemenkumham RI terkait SK Partai Hanura ujar Adi Warman.

Dengan demikian secara hukum kata Adi Warman yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) itu mengatakan Surat Keputusan Nomor : M.HH-01 .AH.11.01 Tahun 2018 mengenai mengenai Kepengurusan Partai Hanura yang Ketua Umumnya Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar Sebagai Sekjen ditunda pelaksanaanya atau yang bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan Politik dan hukum lainnya termasuk mengajukan Calon Legislatif ( Caleg) ke Komisi Pemikihan Umum (KPU) pada pemilu 2019 nanti.

Dikatakannya lagi proses perkara Permohonan Fiktif Positif dengan dengan register perkara Nomor 12/ P/ FP/2018/PTUN -Jkt tanggal 17 April 2018, Permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :
1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena objek Perkara Pemohon tidak memenuhi syarat formal dengan Pasal 3 ayat (3).

2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 362.000 kepada pemohon.

Untuk itu katanya penjelasan terhadap putusan PTUN terkait dengan perkara Fiktif Positif ini, Majelis Hakim sama sekali tidak memeriksa Pokok Perkara, substansi dan materi Permohonan Pemohon, sehingga menimbulkan pemberitaan yang beredar sengaja digoreng oleh pihak Ketiga terkait dengan putusan perkara ” a quo adalah berita yang sesat dan kebohongan publik dengan maksud meresahkan para kader dan simpatisan Partai Hanura dan masyarakat dapat terkecoh dengan fakta hukum yang sebenarnya pungkas Adi Warman.(r)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here